PAMNEWS.ID, ACEH TIMUR — Langit Sabtu siang di Lapangan Simpang Kuala, Idi Cut, terasa teduh. Di bawah tenda sederhana, doa-doa dilantunkan pelan, menyatu dengan isak yang ditahan. Kenduri digelar, ayat suci dibaca, dan nama-nama korban kembali disebut. Ingatan lama yang tak pernah benar-benar hilang itu dipanggil pulang dengan penuh hormat.
KKR Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan komunitas korban menggelar haul Tragedi Simpang Kuala–Ara Kundoe, 14 Februari 2026. Bukan sekadar seremoni, peringatan ini menjadi ruang batin tempat duka lama dirawat, sekaligus harapan baru disemai.
Para keluarga korban datang dengan langkah tenang. Sebagian membawa anak dan cucu — generasi yang hanya mengenal peristiwa itu dari cerita yang dituturkan berulang-ulang di rumah. Di wajah mereka, sejarah terasa dekat, bukan catatan di buku, melainkan luka yang hidup.
Sejumlah pejabat dan tokoh hadir, di antaranya perwakilan Wali Nanggroe Aceh, unsur Komnas HAM daerah, Badan Reintegrasi Aceh, tokoh adat, ulama, serta unsur Forkopimda. Perwakilan kementerian HAM RI juga hadir melalui Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan.
Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menyebut tragedi yang terjadi pada 3 Februari 1999 itu sebagai salah satu simpul duka paling dalam dalam lintasan konflik Aceh. Warga sipil menjadi korban, keluarga kehilangan orang tercinta, dan banyak yang mewarisi trauma panjang.
“Luka itu bukan hanya di tubuh, tapi di ingatan. Di hati keluarga. Di memori kampung,” ujarnya lirih. Ia menekankan bahwa pemulihan hak korban belum sepenuhnya tuntas, sehingga peringatan tahunan menjadi penanda bahwa mereka tidak dilupakan.
Ketua panitia, Faisal Rizal Hasan, mengatakan peringatan ini penting untuk menjaga ingatan kolektif. Menurutnya, sejarah kelam yang dilupakan berisiko terulang, sementara sejarah yang diingat dengan jujur bisa menjadi pelajaran kemanusiaan.
“Ini bukan membuka luka, tapi merawat kebenaran. Agar generasi berikut tahu harga damai,” katanya.
Sambutan Wali Nanggroe yang dibacakan Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Abubakar, menekankan pentingnya pendidikan HAM bagi generasi muda. Mereka yang lahir setelah konflik perlu memahami bahwa kedamaian hari ini dibayar mahal oleh penderitaan masa lalu.
Pesan itu menegaskan: Aceh tidak dibangun di atas kebencian, melainkan tekad untuk hidup damai dan bermartabat.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaki, menyebut haul sebagai pengingat bahwa keadilan dan pemulihan korban bukan agenda sampingan. Ia menitipkan pesan kepada pemerintah pusat agar penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk Simpang Kuala, Ara Kundoe, dan Bumi Flora, ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh — melalui jalur nonyudisial maupun yudisial.
Saat tahlil dibacakan, suasana menjadi hening. Seorang ibu paruh baya menggenggam foto usang dalam plastik bening. Wajah di foto itu adalah anaknya yang tak pernah pulang. Di sampingnya, seorang cucu duduk diam, mencoba mengerti mengapa neneknya menangis di tengah keramaian.
Santunan anak yatim diserahkan. Tangan-tangan kecil menerima dengan sopan. Di situlah peringatan menemukan maknanya yang paling nyata: duka memang tidak bisa dihapus, tetapi kepedulian membuatnya terasa dipeluk.
Haul itu pun usai tanpa sorak, tanpa tepuk tangan. Hanya doa yang naik perlahan — dan janji yang diulang dalam hati — agar tragedi serupa tak pernah lagi menemukan tempat di tanah Aceh. ()
