PAMNEWS.ID, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, melantik dan mengambil sumpah sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Jumat malam (27/2/2026).
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Mualem.
Gubernur menegaskan pentingnya menjadikan visi pembangunan Aceh 2025–2030 sebagai arah kebijakan dan landasan kerja seluruh SKPA, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.
Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi utama, meliputi pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat; implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; penguatan kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pengembangan pariwisata, serta transformasi digital berbasis sektor unggulan.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, serta pelestarian lingkungan hidup beserta ekosistemnya.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata di setiap SKPA,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya optimalisasi kinerja dan kolaborasi lintas sektor, termasuk percepatan pemulihan pascabencana dengan penanganan yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Lebih lanjut, ia menekankan soliditas dan disiplin aparatur sipil negara (ASN), mulai dari ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, hingga pencapaian target kinerja. Kepala SKPA diminta menjadi teladan dalam integritas dan komitmen kerja, serta memastikan setiap arahan pimpinan dijalankan secara cepat, tepat, dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mendorong percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Proses administrasi dan pengadaan diminta dipercepat dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Selain itu, jajaran SKPA diminta segera menyusun rancangan anggaran tahun 2027 berbasis prioritas strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi Aceh 2025–2030.
Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas dan kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dalam mewujudkan target pembangunan daerah secara berkelanjutan.[]
